Prabumulih,Jurnalekspres.com.-- Walikota Prabumulih, Ir.H.Ridho Yahya MM saat ditanya awak media, Selasa (16/6/2020) terkait persoalan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) di Desa Muara Sungai mengatakan, Iyo sebenarnyo aku jugo dak sependapat jugo dengan adonyo BLT, tapi itu sudah ketentuan dari pusat cak itu.
"Kayak kito pkh yang miskin banyak tapi yang dapat hanya segelintir orang buat keributan bae," katanya.
Ridho Yahya mengungkapkan, Tidak pentinglah bantuan tunai tuh, setop bae lah dari pada ribut.
Kalu miskin satu dapat yang laen jugo dapat galo, dan kalu sikok dak dapat yang laen dak dapat galo.
"Timbulnyo sekarang kan ado yang kayo dapat. Tapi itu kan sudah ketentuan pusat," ungkapnya.
Menurut Ridho Yahya, sudah cukuplah bantuan sembako yang diberikan waktu itu.
"Dak usahlah dari BLT, sembako dari kitokan lah aman," tegasnya.
Selain itu, Walikota Prabumulih saat dimintai tanggapannya mengenai ucapan Kades Muara Sungai yang akan meminta kepada pemerintah pusat untuk menghapus Dana Desa Muara Sungai, karena menurut kades, tidak ada lagi membutuhkan pembangunan semua sudah dibangun.
" Nanti kita panggil lagi," jawab singkat Ridho Yahya kepada awak media. (red)
Diberitakan Sebelumnya, Pemerintah Desa Muara Sungai telah membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) kepada warga yang tidak mampu.
Sebanyak 720 KK yang mengajukan BLT telah diverifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh pemerintah desa, tim verifikasi tersebut diberi surat tugas untuk memverifikasi pengajuan bantuan BLT-DD.
Dari 720 KK yang mengajukan dan diverifikasi cuma 16 KK yang dianggap tim verifikasi berhak menerima BLT tersebut.
Warga yang mengajukan dan merasa berhak mendapatkan bantuan itu tapi tidak dapat, akhirnya mempertanyakan ke pemerintah desa dalam hal ini kades muara sungai.
Terkait persoalan tersebut. Pemerintah Desa Muara Sungai menggelar rapat bersama warga di kantor Kepala Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Senin (15/6/2020).
Tampak hadir dalam rapat tersebut yaitu, Kepala Desa (Kades) Muara Sungai, BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas Polres Prabumulih, Linmas Desa Muara Sungai dan tamu undangan lainnya.
Warga Desa Muara Sungai, Holil mengatakan, tujuan rapat tersebut meminta kepada pemerintah desa agar transparan dalam pembagian BLT serta membahas penambahan BLT bagi warga yang tidak dapat bantuan padahal memang berhak untuk dapat.
"Dari hasil rapat memutuskan warga yang belum dapat BLT tapi sudah mengajukan dan memang benar tidak mampu akan diusulkan ke Pemerintah kota Prabumulih. Mudah-mudahan sekitar 720 KK yang diajukan dapat semua," harapnya.
Menurut Holil, 16 KK yang sudah mendapatkan BLT tersebut belum termasuk kereteria penerima BLT, karena dianggap masih ada yang mampu atau bisa dikatakan tidak tepat sasaran.
"Masih ada yang lebih berhak lagi untuk menerima BLT tersebut tapi mereka tidak dapat," terangnya.
Sama hal yang dikatakan Darul, yang juga merupakan warga Desa Sungai Medang mengungkapkan, hasil rapat tersebut sudah di tindak lanjuti dan akan di usahakan dapat semua.
"Masalah sesuai atau tidak itu tergantung sudut pandang masing-masing, kalau kami merasa pantas mendapatkan jadi kami mengusulkan," ujarnya.
Kades Muara Sungai, Lidar Yadi mengungkapkan, hasil rapat bersama warga telah disepakati untuk warga yang merasa tidak mampu dan sudah mengajukan bantuan tapi belum dapat akan segera diusulkan ke Pemerintah Kota Prabumulih.
"Saya juga bingung warga yang tidak mampu itu seperti apa," ungkapnya.
Masih kata Kades Muara Sungai, Pemerintah desa sudah membentuk tim verifikasi dalam menjalankan tugasnya tim verifikasi diberi surat tugas untuk memverifikasi warga yang memang berhak mendapatkan BLT.
"Hasil tim verifikasi ada 16 warga yang tidak mampu dan berhak mendapatkan BLT tersebut," katanya.
Selain itu, Kades Muara Sungai juga menjelaskan, anggaran dana untuk penanggulangan pencegahan covid-19 di Desa Muara Sungai dianggarkan dana sekitar 350 juta.
Dari dana yang sudah dianggarkan tersebut sudah digunakan sekitar 120 juta untuk membeli masker, membeli perlengkapan alat tenda, penyemprotan disenfektan massal, uang transport, membayar honor penjaga posko dan lainnya.
"Untuk sisa anggaran tersebut akan dikembalikan ke rekening desa." jelasnya.
Lebih Jauh, Kades Muara Sungai mengungkapkan ,bahwa kedepan pihaknya meminta agar pemerintah pusat menghapus dana desa untuk desa nya.
Karena menurut Lidar Yadi, Desa yang dipimpinnya sudah tidak ada lagi yang membutuhkan pembangunan.
"Semua sudah dibangun, makanya sekarang yang dibangun jalan yang menuju kebun di hutan. Jadi hapuskan saja dana desa untuk Desa Muara Sungai" tandasnya. (red)
1 Komentar
Secara umum dgn adanya keributan dan ketimpangan dlm memberikan bantuan, ini bukti bahwa bantuan tersebut salah sasaran serta tanpa adanya acuan yg jelas untuk menetapkan katagori penerima.
BalasHapus