PRABUMULIH.- Walikota Prabumulih H Ridho Yahya mengungkapkan saat ini ada ketidakadilan antara pegawai negeri sipil di kota Prabumulih dimana yang bekerja keras dan tidak bekerja keras mendapat honor sama.
"Selama ini ada ketidakadilan karena yang bekerja keras dan tidak bekerja keras mendapat hasil yang sama, begitupun yang memiliki tanggungjawab besar dan yang kecil," ungkap Ridho ketika diwawancarai ketika usai membuka kegiatan pelatihan Aplikasi E-Kinerja di gedung kesenian pendopo rumah dinas walikota belum lama ini.
Ridho berharap dengan adanya kegiatan pelatihan E-Kinerja tersebut maka tunjangan yang akan diberikan kepada pegawai berbeda sesuai dengan hasil kinerja yang dilakukan.
"Karena seperti contoh kasi (Kepala Seksi) di perpustakaan dan Lurah memiliki penghasilan sama, semestinya harus beda. Semestinya yang rajin mendapat tunjangan besar dan sebaliknya, tidak sama rata seperti sekarang ini," tuturnya.
Dengan beban kerja yang berbeda dan tunjangan sama tentu akan membuat para pegawai negeri sipil menjadi malas-malasan bekerja serta adanya kecemburuan sosial.
"Terkesan dan pegawai berpikir untuk apa juga kerja keras kalau hasil sama saja, timbul mereka malas bekerja dan ada kecemburuan. Dengan tunjangan sesuai kinerja maka secara otomatis akan meningkatkan daya saing diantara pegawai dan timbul pegawai akan rajin bekerja," bebernya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Benny Rizal SH MH didampingi Kasubid Kepangkatan, Norman mengungkapkan pihaknya menggelar kegiatan pelatihan aplikasi layanan kepegawaian dan layanan kinerja berbasis elektronik digital dan berbasis android tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah.
"Jadi dengan adanya aplikasi ini nantinya dimana pun posisi pegawai bisa mudah melaporkan kegiatan dan disiplin kerja lebih baik dan bertanggungjawab penuh," ujarnya.
Melalui aplikasi itu juga kata Norman monitoring terhadap pegawai akan lebih efesien terlebih dengan adanya rekam jejak digital akan mudah dilacak dan koordinasi laporan langsung masuk ke atasan yang bertanggungjawab.
"Untuk kinerja ini laporan pusatnya langsung ke sasaran kinerja pegawai (SKP). ini format digital dan bukan lagi jadi setahun tapi bisa seminggu, sebulan atau setahun. Jadi jika ada kegiatan apa dan mengerjakan apa bisa selesai dengan perencanaan itu," bebernya.
Tidak hanya itu, Norman menuturkan dengan adanya aplikasi E-Kinerja tersebut selain mendukung program Pemerintah kota Prabumulih tentang smart city juga menentukan pegawai mendapat reward sesuai dengan kinerja.
"Efeknya kinerja pegawai sesuai dengan reward yang didapat, gak ada kecemburuan sosial. Kinerja buruk maka reward kecil begitupun sebaliknya," tambahnya seraya menuturkan aplikasi tersebut segera diterapkan di Prabumulih.(*)
0 Komentar